Surat Keterangan Tidak Mampu Sudah Tidak Dapat Digunakan Di PPDB 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru mengenai PPDB atau Penerimaan Peserta Didik baru melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur proses dan tata cara penerimaan peserta didik baru 2019.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa Permendikbud 51 Tahun 2018 ini adalah penyempurnaan dari sistem zonasi yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2019/2020. Permendikbud ini akan menghapus penggunaan SKTM atau surat keterangan tidak mampu dalam proses PPDB.

“Mulai tahun ini, penggunaan SKTM tidak akan berlaku lagi,” kata Muhadjir. Mendikbud menjelaskan bahwa Permendikbud akan digunakan sebagai blueprint untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sektor pendidikan nasional. Setiap masalah akan diselesaikan pada zona yang ada begitu juga dengan ketersediaan fasilitas sekolah berikut dengan sebaran siswa.

Surat Keterangan Tidak Mampu Sudah Tidak Dapat Digunakan Di PPDB 2019
Surat Keterangan Tidak Mampu Sudah Tidak Dapat Digunakan Di PPDB 2019

Muhadjir menlanjutkan bahwa penerimaan siswa akan dilaksanakan melalui tiga jalur yang telah ditentukan sesuai dengan Permendikbud tersebut yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal 5 persen dan juga jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen.

Dirinya menjelaskan bahwa kuota 90 persen sudah termasuk dalam jumlah peserta didik yang tidak mampu dan juga penyandang disabilitas pada sekolah yang memiliki layanan inklusif.

Sementara itu, untuk jalur prestasi akan diperuntukan untuk siswa yang berdomisili di luar zonasi sekolah akan tetapi memiliki prestasi yang ditentukan melalui nilai Ujian Nasional ataupun melalui prestasi dibidang lain seperti olahraga, sains ataupun budaya.

“Kuota lainnya yaitu jalur perpindahan orang tua yang dimana diperuntukan untuk keadaan darurat seperti orang tua yang mendapatkan pemindahan lokasi kerja,” lanjut Mudhajir.

Untuk pendaftaran siswa tersebut, harus melampirkan Kartu Keluarga yang diterbitkan miminal satu tahun sebelumnya. Jika tidak ada KK maka dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT/RW setempat.

Untuk SKTM, Mendikbud menyatakan bahwa pada tahun 2019/2020 penggunaan surat tersebut akan ditiadakan dan untuk menentukan seorang anak itu kurang mampu atau tidak akan dilihat dari keikutsertaan keluarga sang anak dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Muhadjir berharap dengan perubahan sistem PPDB tahun ini, pihak sekolah dan juga lembaga pendidikan dapat menjadi semakin aktif untuk mendata anak usia sekolah yang berada di zona masing-masing.

“Karena itu, Kemendikbud berusaha untuk mengingkatkan kerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil karena basis data yang akan digunakan adalah basis data yang berasal dari data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Mendikbud meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat petunjuk teknis PPDB dengan mengeluarkan Perda yang berpedoman pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tengan PPDB.

Petunjuk teknis ini akan mengatur kriteria, pembagian zonasi dan juga pendataan siswa disetiap zona paling lambat satu bulan sebelum PPDB mulai dilakukan.

Kita sebelunya sudah memiliki rancangan zona akan tetapi yang memiliki keweangan adalah pihak pemerintah daerah,” kata Muhadjir