SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru

SMPN 3 Paron yang berada di Kabupaten Ngawi kemungkinan akan ditutup karena semakin berkurangnya jumlah siswa yang bersekolah disana. Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono membenarkan adanya rencana dari penutupan sekolah yang berada di Dusun Jambe Lor, Desa Ngale, Paron tersebut.

Sebagai langkah awal dari penutupan ini, SMPN 3 Paron telah diinstruksikan untuk melarang penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2019/2020. Tujuan dari pelarangan tersebut menurut Bupati Ngawi adalah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas dari pendidikan di Ngawi.

Selain melarang penerimaan murid baru, nasib murih SMPN 3 Paron yang hanya tersisa 24 orang ini disebutkan akan dipindahkan ke sekolah terdekat lainnya.

“Salah satu pertimbangan adalah keberadaan sekolah yang berada tidak jauh dari SMPN 3 Paron yang hanya 2 kilometer. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan mereka akan dimasukan ke SMPN 1 Paron,” kata Kanang.

SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru
SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru

“Mulai tahun pelajaran depan SMPN 3 Paron telah kami instruksikan untuk tidak menerima peserta didik baru karena selama beberapa tahun sekolah tersebut selalu kesulitan memenuhi kuota mininum siswa yang bersekolah disana. Mengenai masalah penutupan seperti aset bangunan dan sebagainnya akan di inventarisir oleh pihak Dinas Pendidikan sekaligus Badan Pengelolaan Aset Daerah,” kata Bupati yang tengah menjabat di periode ke-2 ini.

Ditempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 3 Paron Purwanto mengatakan bahwa masalah kekurangan siswa di sekolah yang dia pimpin sudahlah berlangsung cukup lama. Akan tetapi dirinya optimis bahwa sekolah tersebut dapat terus berlanjut asalkan dapat mendapatkan peserta didik baru yang mencukupi bagi sekolah tersebut untuk tetap beroperasi. Hal itu berdasarkan acuan pada tiga SDN yang berada di Desa Ngale.

Dari ketiga SDN tersebut menurut Purwanto memiliki potensi menyumbang siswa dengan jumlah minimal 1 rombongan belajar yang dapat memenuhi kuota 1 kelas penuh.

“Kemungkinan tersebut dapat terjadi jika tidak diterapkannya sistem zonasi II dan III dalam sistem zonasi PPDB yang baru diterapkan ini,” kata Purwanto.

“Tapi, mau gimana jika kebijakan dari Pemda sudah memutuskan seperti itu,” kata Purwanto.