SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru

SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru

SMPN 3 Paron yang berada di Kabupaten Ngawi kemungkinan akan ditutup karena semakin berkurangnya jumlah siswa yang bersekolah disana. Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono membenarkan adanya rencana dari penutupan sekolah yang berada di Dusun Jambe Lor, Desa Ngale, Paron tersebut.

Sebagai langkah awal dari penutupan ini, SMPN 3 Paron telah diinstruksikan untuk melarang penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2019/2020. Tujuan dari pelarangan tersebut menurut Bupati Ngawi adalah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas dari pendidikan di Ngawi.

Selain melarang penerimaan murid baru, nasib murih SMPN 3 Paron yang hanya tersisa 24 orang ini disebutkan akan dipindahkan ke sekolah terdekat lainnya.

“Salah satu pertimbangan adalah keberadaan sekolah yang berada tidak jauh dari SMPN 3 Paron yang hanya 2 kilometer. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan mereka akan dimasukan ke SMPN 1 Paron,” kata Kanang.

SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru
SMPN 3 Paron Mulai Tahun Ajaran 2019/2020 Dilarang Menerima Siswa Baru

“Mulai tahun pelajaran depan SMPN 3 Paron telah kami instruksikan untuk tidak menerima peserta didik baru karena selama beberapa tahun sekolah tersebut selalu kesulitan memenuhi kuota mininum siswa yang bersekolah disana. Mengenai masalah penutupan seperti aset bangunan dan sebagainnya akan di inventarisir oleh pihak Dinas Pendidikan sekaligus Badan Pengelolaan Aset Daerah,” kata Bupati yang tengah menjabat di periode ke-2 ini.

Ditempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 3 Paron Purwanto mengatakan bahwa masalah kekurangan siswa di sekolah yang dia pimpin sudahlah berlangsung cukup lama. Akan tetapi dirinya optimis bahwa sekolah tersebut dapat terus berlanjut asalkan dapat mendapatkan peserta didik baru yang mencukupi bagi sekolah tersebut untuk tetap beroperasi. Hal itu berdasarkan acuan pada tiga SDN yang berada di Desa Ngale.

Dari ketiga SDN tersebut menurut Purwanto memiliki potensi menyumbang siswa dengan jumlah minimal 1 rombongan belajar yang dapat memenuhi kuota 1 kelas penuh.

“Kemungkinan tersebut dapat terjadi jika tidak diterapkannya sistem zonasi II dan III dalam sistem zonasi PPDB yang baru diterapkan ini,” kata Purwanto.

“Tapi, mau gimana jika kebijakan dari Pemda sudah memutuskan seperti itu,” kata Purwanto.

KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta

KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan pelatihan kepada 139 guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Aliyah di DKI Jakarta.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mendorong adanya penerapan pendidikan anti korupsi di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Kegiatan ini merupakan bagian kerjasama antara KPK dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMA dan Aliyah Negeri di DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendorong pihak satuan sekolah mengimplementasikan PApK secara mandiri di sekolahnya masing-masing,” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengatakan bahwa perjalanan PAK sebagai salah satu bahan pelajaran yang disisipkan di sekolah tingkat dasar dan menengah masihlah panjang.

KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta
KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta

“Diperlukan paling tidak 4 proses yang harus dilalui yaitu terkait regulasi, diseminasi, implementasi dan monitoringl,” katanya.

Menurut Febri, beberapa tahapan proses terkait regulasi dan diseminasi telah berjalan beriringan. Salah satu bentuk dari diseminasi tersebut adalah menyelenggarakan training untuk 139 guru PPKn ini.

Dideapn 117 guru PPKn SMA dan 22 guru PPKn Aliyah Negeri, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyakarat KPK, Giri Suprapdiono menjelaskan perbedaan antara metode dan cara pengajaran anti korupsi dengan mata pelajaran lainnya.

Menurut Giri, PAK lebih menekankan pada peran guru sebagai seorang teladan yang memberikan contoh.

“Jika pelajaran matematika itu yang terlihat oleh murid adalah apa yang guru mereka tulis di papan tulis sedangkan pada pembelajaran antikorupsi ini yang dinilai adalah sikap dan perilaku guru,” kata Giri.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa tantangan tersulit untuk menerapkan nilai anti korupsi adalah moral dari setiap orang. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memberikan pendidikan moral sejak awal dan PPKn adalah salah satu pelajaran di sekolah yang mengajarkan mengenai moral.

“Contoh pratik yang masih terjadi disekolah adalah ketika merima rapor hasil semester ataupun rapor hasil ujian kenaikan kelas, masih banyak orang tua dan wali murid yang memberikan hadiah kepada guru nya,” kata Giri.

Selain diseminasi, KPK juga meminta pemerintah daerah untuk dapat segera mengeluarkan peraturan yang dapat mengimplementasikan PAK di setiap tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Menengah Atas.

“Peraturan Gubernur akan menjadi dasar dari implementasi pendidikan antikorupsi pada level menegah dan juga sekolah luar biasa sedangkan Perwali atau Perbup akan menjadi dasar implementasi bagi SD dan SMP,” kata Febri.

Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini baru ada 2 pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan untuk dasar implementasi pendidikan anti korupsi di pendidikan level menengah dan dasar di tingkat daerah yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Kota Bogor.

“Peraturan tersebut yaitu Pergub Jateng Nomo 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 di Kota Bogor menenai Pendidikan Antikorupsi di lingkungan sekolah,” jelasnya.

Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

Penerapan zonasi dalam PPDB tingkat SMA-SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan banyak penolakan dari orangtua siswa. Menurut mereka sistem tersebut telah memberangus impian dari calon siswa untuk mendaftar di sekolah yang mereka inginkan terutama SMA/SMK favorit.

Berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sistem zonasi pada PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 akan berbasis kelurahan sehingga calon siswa hanya dapat mendaftar di sekolah yang berada di kelurahan mereka.

Banowo Setyo Samudra, salah seorang wali murid mengeluhkan bahwa sistem zonasi ini tidak hanya menjadikan orang tua sebagai korban akan tetapi juga calon siswa karena sebagian siswa telah berjuang keras untuk mendapatkan nilai terbaik ketika ujian nasional di tingkat menengah pertama.

Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta
Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

Tidak sedikit siswa yang ingin mengejar nilai terbaik di UNBK rela mengikuti bimbingan belajar dan juga try out sehingga dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Yogyakarta.

“Nilai ujian sudah tidak diperhitungkan lagi. Padahal, mereka ketika mendaftar SMP tiga tahun lalu harus melalui seleksi yang berdasarkan hasil dari nilai ujuan nasional,” kelu Banowo.

Keluhan Banowo tersebut disampaikan ketika melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Dalam audiensi tersebut hadir beberapa wali murid dari SMPN 5 dan SMPN 8 Yogyakarta.

Banomo menambahkan bahwa dengan sistem berbasis kelurahan ini memang menawarkan konsep zona dua yang dapat ditawarkan kepada calon siswa untuk dapat bersekolah di luar wilayah akan tetapi dirinya menganggap konsep tersebut hanyalah janji semata karena jumlah kelulusan SMP dengan kuota kursi SMA tidaklah seimbang.

“Perbandingannya 1:3. Lulusan SMP 3 sedangkan kursi yang tersedia di tingkat SMA hanya 1. Itu ibaratnya hanya memberikan harapan palsu karena pasti sudah terisi,” lanjutnnya.

Dengan penerapan zonasi ini, dikhawatirkan bahwa iklim kompetisi bagi murid akan hilang karena mereka tidaklah berlomba-lomba untuk memasuki sekolah favorit.

Walaupun begitu, Banowo mengaku bahwa dirinya mendukung kebijakan tersebut hanya saja diperlukan waktu transisi bagi wali murid dan siswa.

Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD Yoeke Indra sangat setuju karena menurutnya penerapan sistem ini dapat saja mengancam mutu pendidikan di Kota Yogyakarta.

Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta
Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

“Kami khawatir iklim kompetisi akan hilang karena sekolah akan dipilih berdasarkan sistem zonasi pada tingkat kelurahan,” katanya.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini mengatakan bahwa dirinya akan mempertemukan berbagai pihak untuk membicarakan hal ini termasuk didalamnya adalah Disdikpora DIY dan orang tua murid guna mencari solusi yang terbaik untuk semua terutama untuk calon peserta didik.

“Semoga dari pertemuan itu dapat ditemukan solusi yang terbaik untuk pendidikan di Yogyakarta,” katanya

PPDB SMA-SMK Gresik Akan Dibuka 11-13 Juni

PPDB SMA-SMK Gresik Akan Dibuka 11-13 Juni

Pendaftaran SMA-SMK di Gresik yang melalui jalur prestasi akan segera dibuka yaitu 11-13 Juni. Pendaftar yang melalui jalur ini haruslah merupakan murid dari SMP yang berada di zona diseluruh Kota Santri dan juga harus berdomisili di Kabupaten Gresik.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gresik Puji Hastuti menjelaskan bahwa bahwa prestasi yang dimaksud dapat berupa prestasi akademik ataupun non-akademik. Tingkatan prestasi pun akan diukur apakah itu merupakan prestasi internasional, nasional, provinsi ataupun tingkat kabupaten.

PPDB SMA-SMK Gresik Akan Dibuka 11-13 Juni
PPDB SMA-SMK Gresik Akan Dibuka 11-13 Juni

Prestasi akademik yang dimaksud adalah prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti memenangkan Olimpiade Sains, Olimpiade Literasi Siswa ataupun Olimpiade Penelitian Siswa.

Untuk prestasi non-akademin dapat berupa prestasi di bidang seni, olahraga, keagamaan dan juga pramuka.

Prestasi dibidang seni merupakan prestasi seperti menjadi juara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Di bidang olahraga adalah prestasi dalam ajang olahraga seperti Gala Siswa Indonesia, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, SEA Games, Asian Games ataupun Olimpiade.

Selain itu, prestasi di bidang keagamaan seperti juara lomba Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ dan penghafal Alquran atau Hafiz Quran minimal 10 juz. Terakhir unutk prestasi di Pramuka adalah pernah menjadi pemenang Jambore Nasional.

Puji menjelaskan bahwa untuk prestasi yang diperoleh beregu, jumlah yang dapat diterima oleh masing-masing satuan pendidikan tidaklah boleh lebih dari tiga. Baik itu merupakan prestasi internasional, nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota.

Kuota jalur prestasi untuk thaun ini mencapai 5 persen dari pagu sekolah yang terdiri dari 3 persen untuk prestasi akademik/non-akademik dan 2 persen untuk prestasi yang berasal dari nilai ujian nasional di tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Prestasi nilai ujian nasional didasarkan pada nilai ujian nasional secara nasional termasuk yang berada diluar zona. Pemeringkatan diambil dari nilai nasional tertinggi di daerah.

Suzuki Bagikan 13 Unit Mobile Untuk 11 SMK Dan 2 Universitas

Suzuki Bagikan 13 Unit Mobile Untuk 11 SMK Dan 2 Universitas

PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS pada ajang Indonesia International Motor Show 2019 lalu tidak hanya menampilkan lini produk terbaik yang mereka miliki untuk tahun 2019 dan menawarkan berbagai program bagi calon konsumen akan tetapi juga menegaskan komitmen mereka dalam memajukan bidang otomotif di Indonesia dengan mengumumkan kembali dilaksanakannya Suzuki Peduli Pendidikan yang akan memberikan 13 unit mobil Suzuki kepada 11 SMK dan 2 Universitas di Indonesia.

Menurut Riecky Patrayuda, Kepala Service Department 2W, 4W dan Marine dari PT. SIS, program Suzuki Peduli Pendidikan ini merupakan salah satu bagian dari partisipasi Suzuki untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan bagi para siswa dan mahasiswa di bidang otomotif.

“Oleh karena itu, pada ajang IIMS 2019 ini kami menegaskan komitmen kami dengan memberikan alat peraga pendidikan berupa mobil Suzuki untuk 11 SMK dan 2 Universitas di Indonesia. Unit mobil yang dibagikan tersebut akan terdiri dari beberapa tipe,” kata Riecky.

Suzuki Bagikan 13 Unit Mobile Untuk 11 SMK Dan 2 Universitas
Suzuki Bagikan 13 Unit Mobile Untuk 11 SMK Dan 2 Universitas

“Kami mengharapkan alat peraga ini berupa mobile dapat memberikan manfaat dalam proses belajar mengajar di SMK dan Universitas serta dapat meningkatkan pengetahun mengenai otomotif sehingga siswa dan mahasiswa akan lebih siap ketika menghadapi persaingan di Industri Otomotif kedepannya,” lanjutnya.

Suzuki Peduli Pendidikan merupakan program CSR yang rutin dilakukan oleh Suzuki yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para siswa dan mahasiswa di bidang otomotif sehingga dapat menghasilkan SDM yang dapat bersaing.

Donasi ini akan dilakukan dengan langsung melibatkan antara perusahaan dengan sekolah ataupun bekerjasama dengan pemerintah.

Program ini dimulai dari tahun 2015 dan hingga tahun 2018 pihak Suzuki telah memberikan total 75 unit mobil ke berbagai sekolah dan universitas di Indonesia. Untuk universitas dan SMK yang mendapatkan unit mobil tersebut adalah Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, SMKN 1 Cikarang Utara, SMKN 1 Ngasem, SMKN 14 Bandung, SMKN 2 Pamekasan, SMKN 2 Wonosari, SMKN 3 Jambi, SMKN 1 Balikpapan, SMKN 5 Pekanbaru, SMKN 2 Marabahan, SMK Sri Langkat Tanjung Pura dan SMKN 2 Bitung.

Dengan program ini, para pelajar dan mahasiswa yang dimana institusi nya menerima unit mobil dari Suzuki diharapkan dapat memahami lebih mengenai teknologi otomotif yang dimana didalamnya terdapat kompleksitas yang dapat dikaji oleh berbagai bidang dan kejuruan seperti mesin, otomotif dan elektronika.

“Dengan adanya unit Suzuki yang dijadikan alat peraga, teknologi yang digunakan oleh Suzuki pada produknya akan menjadi salah satu modal dasar pengetahun bagi para mahasiswa dan siswa sesuai kejuruannya dan tentunya semakin mendekatkan Suzuki dengan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Tidak hanya itu, untuk program ini dapat terus berjalan, Suzuki akan selalu memperbarui pengetahuan dan teknologi untuk produk-produk terbaru yang dimiliki oleh Suzuki dengan tujuan agar institusi pendidikan selalu memiliki tantangan untuk mengasah keahlian mere di bidang otomotif yang selalu berkembang dari tahun ke tahun.

Kementerian Pendidikan China Mengeluarkan Peraturan Baru Untuk Mengatasi Rabun

Kementerian Pendidikan China Mengeluarkan Peraturan Baru Untuk Mengatasi Rabun

Kementerian Pendidikan China telah mengeluarkan peringatan yang bertujuan untuk mencegah rabun jauh atau masalah jarak pandangan pada anak-anak dan orang dewasa dengan membatasi waktu penggunaan pada perangkat mobile, komputer PC dan console game.

Peringatan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat rabun jauh pada anak-anak dan remaja lebih 5 persen pada tahun 2023. Peringatan ini akan berarti pembatasan penggunaan produk elektronik oleh anak-anak dan remaja ketika dirumah dan di sekolah. Peringatan ini akan berarti regulasi terbaru yang akan membatas waktu bermain game online bagi anak-anak dan remaja. Ini juga dapat berarti bahwa China akan membatas jumlah permainan yang akan di setujui untuk dirilis.

Kementerian Pendidikan China Mengeluarkan Peraturan Baru Untuk Mengatasi Rabun
Kementerian Pendidikan China Mengeluarkan Peraturan Baru Untuk Mengatasi Rabun

Kementerian Pendidikan juga akan mengeluarkan rekomendasi untuk Badan Administrasi Radio dan Televisi Negara atau SART sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan permainan digital di China. Rekomendasi tersebut meminta Badan SART tersebut terus memperkuat regulasi mengenai batas maksimal waktu seseorang dapat bermain game online. Selain itu, SART juga diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap implementasi dari sistem rating usia untuk game yang ada di China dan pembatasan jumlah game online baru yang disetujui untuk didistribusikan.

Point pertama dan kedua sebetulnya telah dinyatakan pada rekomenasi sebelumnya. Pihak regulasi sendiri telah melakukan penguatan mengenai pembatasan jam bermain. Sebagai tambahan dari tekanan pemerintahan yang dilakukan pada tahun lalu, Tencent pada tahun 2017 telah melakukan pembatasan bermain pada salah satu game utama mereka yaitu Honor of Kings. Pemain dibawah usia 12 tahun hanya diperbolehkan untuk bermain sebanyak 1 jam per hari sedangkan pemain dengan usia 13 hingga 17 diberikan waktu maksimal 2 jam.

Pihak regulator sendiri telah menerapkan sistem rating usia dan menggunakan pewarnaan untuk menandai sistem rating tersebut seperti hijau, merah dan lainnya. China sendiri belum memiliki ententitas yang mengatur rating ini seperti ESRB di Amerika dan PEGI di Eropa sehingga rekomendasi ini tidak memiliki paksaan. Menurut Kementerian Pendidikan, anak-anak dan remaja harus mengakses konten yang positif dan sehat selain itu juga tidak boleh menghabiskan sebagian waktunya untuk bermain game yang dapat mengarah pada ketergantungan dan juga rabun jauh.

Untuk rekomendasi terakhir merupakan rekomendasi baru dan kemungkinan akan memberikan dampak terbesar. Rekomendasi ini bermaksud untuk membatasi jumlah permainan yang dapat disetujui oleh SART di China. Detail kebijakan ini sepertinya tidak akan dirilis hingga akhir September karena SART masih dalam tahap menyelesaikan implementasi dari restrukturisasi dari organisasinya.

Kementerian Pendidikan China Mengeluarkan Peraturan Baru Untuk Mengatasi Rabun
Kementerian Pendidikan China Mengeluarkan Peraturan Baru Untuk Mengatasi Rabun

Pada tahun 2017, SART telah menyetujui 8.561 permainan yang dimana terdiri dari 8.202 permainan mobile, 162 permainan komputer PC, 135 permainan PC melalui website dan 55 permainan konsol game.

Saat ini SART menghentikan sementara pemberian izin permainan sampai restrukrisasi organisasi nya selesai.

Salah satu analis, Niko Partners menganggap bahwa pembatasan ini akan berdampak langsung untuk permainan mobile terutama permainan poker dan mah-jong. Untuk permainan PC, console dan permainan yang menjadi inti dari e-sports sepertinya tidak akan terkena dampaknya.

Selain itu, menurut Niko Partners, pihak pengembang kecil akan mendapatkan dampak terbesar terutama pengembang yang dianggap tidak memiliki potensial untuk merilis game atau permainan yang akan menjadi terkenal dibandingkan pengembang besar seperti Tencent. Perusahaan besar dengan daftar game yang berating AAA ditambah dengan sumber daya yang mencukupi untuk memenuhi proses persetujuan ini akan banyak mendapat kemudahan.

Salah satu hal posisit menurut Niko adalah dengan pembatasan izin ini tentunya para pemain akan diuntungkan karena tidak perlu bersusah payah untuk mencari permainan lagi.

Siswa Sidrap Akhirnya Dapat Melanjutkan Sekolah Di Bontang

Siswa Sidrap Akhirnya Dapat Melanjutkan Sekolah Di Bontang

Sebelumnya, siswa lulusan SD yang tinggal di Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kutai Timur was-was tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri di Bontang. Hal ini dikarenakan para peserta didik tersebut terkendal dengan peraturan Kementerian Pendidikan mengenai sistem zonasi karena dianggap warga luar kota yang hanya mendapatkan jatah 5 persen.

Akan tetapi, Dinas Pendidikan Bontang merasa bahwa peraturan zonasi tersebut tidak berlaku untuk anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut bukanlah siswa pindahan dari luar kota. Siswa lulusan SD tersebut secara catatan tercatat menjadi siswa di SD di Bontang mengingat lokasi tempat tinggal mereka di tapal batas membuat mereka terdaftar di SD Negeri Bontang karena lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Siswa Sidrap Akhirnya Dapat Melanjutkan Sekolah Di Bontang
Siswa Sidrap Akhirnya Dapat Melanjutkan Sekolah Di Bontang

“Untuk anak-anak tersebut seharusnya tidak berlaku karena untuk yang dimaksud orang luar daerah itu adalah tempat tinggal dan sekolahnya itu dari luar daerah seperti SD terdaftar di luar daerah dan memang berasal dari luar daerah makan kategori tersebut berlaku,” jelas Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bontang, Saparuddin.

Oleh karena itu dirinya akan mengakomodir anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan di beberapa SMP Negeri di Bontang terutama yang berada di zona C yaitu SMPN 5, SMPN 9 dan SMPN 4. Walaupun begitum Saparuddin memberikan persyaratan bagi anak-anak tersebut yaitu mereka hanya dapat mendaftar di SMPN yang berada di radius zona 2 karena zona 1 dimaksudkan untuk anak didik yang tinggal di zona C Bontang dengan radius tidak lebih 400 meter dari sekolah. “Nanti mereka bebas pilih antara SMPN 5, SMPN 9 atau SMPN 4,” kata Saparuddin.

Sebagai informasi, jalur zona 2 akan dibuka pada 1-5 Juli mendatang dengan seluruh pelajar yang masuk dalam zona C akan diperingkat berdasarkan nilai USBN untuk memperebutkan 90 persen dari total daya tampung sekolah.

Untuk 10 persen sisanya adalah merupakan siswa yang berasal dari jalur pelamar seperti prestasi dan perpindahan tugas orang tua dari daerah lain ke bontang.

Secara total, terdapat 504 kursi di zona C yang akan diperebutkan oleh 14 rombongan belajar. SMPN 4 memiliki kuota sebesar 180 sisa, SMPN 5 memiliki 216 siswa dan SMPN 9 memiliki kuota 108 siswa.

Fintech DanaRupiah Gandeng HACKTIV8 Untuk Bantu Pembiayaan Pendidikan

Fintech DanaRupiah Gandeng HACKTIV8 Untuk Bantu Pembiayaan Pendidikan

Dunia terus berubah setelah Revolusi Industri Di Inggris yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap, saat ini dunia telah bersiap memasuki era industri 4.0 yang dimana ditandai dengan penggunaan teknologi diberbagai bidang. Industri 4.0 ini merupakan keadaan dimana banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia akan digantikan oleh mesin dan robot.

Untuk menghadapi era seperti itu, pendidikan dan penguasaan teknologi yang baik akan menjadi faktor penentu bagi setiap negara. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki skill yang dibutuhkan pada zaman yang menuntut efektivitas dan efisiensi ini.

Indonesia yang telah digerbang pintu dari bonus demografi yang dimana akan memiliki angkatan kerja yang lebih besar dari angkatan pensiun harus mempersiapkan semua sumber daya manusianya untuk dapat bersaing pada era industri 4.0 ini.

Fintech DanaRupiah Gandeng HACKTIV8 Untuk Bantu Pembiayaan Pendidikan
Fintech DanaRupiah Gandeng HACKTIV8 Untuk Bantu Pembiayaan Pendidikan

Walaupun begitu, kenyataannya adalah Indonesia masih saja berkutat pada hal yang sama yaitu pendidikan selalu dinomor 2 kan. Angka putus sekolah masih menjadi masalah di dunia pendidikan. Tercatat 187.824 siswa di Indonesia mengalami putus sekolah karena berbagai alasan walaupun alasan paling utama adalah masalah ekonomi pada tahun ajaran 2017/2018. Sebanyak 73.000 merupakan siswa dari SMK yang dimana diharapkan akan menjadi ujung tombak dari sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi Industri 4.0.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mencari alternatif pendidikan lain seperti kurus ataupun mengikuti pelatihan yang bersifat cepat dan langsung pada pokok pemasalahan akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat membantu karena tersangkut masalah ekonomi dari masyarakat Indonesia yang sebagian masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Mengenai hal tersebut, PT Layanan Keuangan Berbagai merasa perlu mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik karena masalah biaya pendidikan yang semakin tinggi tiap tahunnya.

PT Layanan Keunagan Berbagai merupakan sebuah fintech yang memberikan pinjaman dana tunai dengan sistem peer to peer atau P2P.

Sistem ini membuat sang calon debitur dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang kompetitif dan mudah diakses oleh siapa saja berbeda dengan bank yang membutuhkan persyaratan yang rumit.

Direktur dari PT Layanan Keuangan Berbagai, Wahyu S. Ariyanto menjelaskan bahwa pihaknya ingin turut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan nasional dengan cara berinvetasi pada sumber daya manusia dengan program DanaRupiah Pendidikan.

“Untuk mencapai target yang dimana semua anak Indonesia dapat mendapatkan pendidikan hingga minimal SMA atau SMK maka tentunya harus melewati beberapa proses dan kami sebagai fintech memiliki tugas untuk menjembatani hal ini,” katanya.

Oleh karena itu, perusahaan yang telah terdaftar di OJK ini meluncurkan layanan baru yang merupakan layanan pinjaman pendidikan untuk calon debitur uang ingin menuntut ilmu di lembaga pendidikan ana tetapi terkendala masalah biaya. Adapun lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan yang bersifat training dan pelatihan.

Untuk menjalankan program pinjaman pendidikannya tersebut, PT Layanan Keuangan Berbagi ini tidaklah bekerja sendiri akan tetapi mereka juga menggandeng partner lain yaitu institusi pendidikan non-forman yang bergerak di sektor IT, HACTIV8.

CEO HACTIV8, Ronald Ishak menjelaskan bahwa dirinya sangat menyambut kerjasama ini dengan tangan terbuka.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada DanaRupiah untuk kepercayaannya ini. Sebagai informasi, siswa yang lulus dari lembaga pelatihan kami semenjak berdiri pada tahun 2016 telah berjumlah 300 orang dan semuanya telah memiliki pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari,” jelas Ronald.

Menurut Ronald hal tersebut merupakan HACKTIV8 untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja Indonesia yang menghendakati tenaga kerja dengan SDM yang mumpuni terutamanya pada bidang web developing yang merupakan bidang yang menjadi fokus dari HACKTIV8.

Saat ini siswa yang lulus dari HACKTIV8 tersebar diberbagai startup nasional seperti Tokopedia, Gojek dan Bukalapak bahkan beberapa mencoba peruntungan sendiri dengan memulai bisnis sendiri.

“Pemasalahan di lembaga kami adalah banyaknya siswa yang tidak dapat melanjutkan karena masalah biaya. Dengan kerjasama ini tentunya kami sangat berharap dapat membantu siswa kami untuk mengejar mimpinya,” kata Ronald.

Dinas Pendidikan Samarinda Berencana Menambah 3 SMP Baru

Dinas Pendidikan Samarinda Berencana Menambah 3 SMP Baru

Dinas Pendidikan Kota Samarinda meminta penambahan 3 sekolah baru untuk anggaran tahun 2019. Hal ini terjadi disebabkan pada pelaksanaan PPDB Zonasi yang dilaksanakan sebelumnya memperlihatkan kan bahwa Kota Samarinda kekurangan 3 sekolah.

Kepala Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Samarinda Barlin H.Kesuma menjelaskan bahwa penambahan 3 sekolah ini untuk menambah daya tampung sekolah bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.

“Peminat sekolah negeri tiap tahun itu meningkat. Saat ini masih kekurangan kelas sehingga kami meminta adanya penambahan 3 unit sekolah baru,” kata Barlin.

Dinas Pendidikan Samarinda Berencana Menambah 3 SMP Baru
Dinas Pendidikan Samarinda Berencana Menambah 3 SMP Baru

Dirinya mengatakan bahwa 3 sekolah baru tersebut merupakan Sekolah Menegah Pertama atau SMP yang dimana untuk menampung siswa Sekolah Dasar yang baru saja lulus di Samarinda.

“Pencarian alokasi sekolah itu, untuk 2 SMP dan 1 lagi akan dibangun sekolah yang baru,” ungkap Barlin.

Dirinya melanjutkan bahwa pemerintah Samarinda tengah mengusahakan untuk membangun unit sekolah baru untuk setiap tahun anggaran baru.

“Kami sedang mencari lokasi SMP buat anak-anak yang berdomisili di sekitar Jalan Gerilya, Damanhuri dan juga Merdekan,” katanya.

Satt ini Barlin mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan satu gedung yaitu bekas SMA Negeri 13 yang berlokasi di Jalan Damanhuri sebagai bagian dari alokasi sekolah baru.

Sekolah ini akan diperuntukan untuk anak-anak tingkat SMP yang tinggal di sekitar Jalan Damanhuri, Gerilya dan Merdeka.

“Alhamdulilah dapat 1 yaitu bekas SMA Negeri 13. Fasilitasnya sudah ada semuanya yaitu 5 kelas, 2 laboratorium dan 1 mushalla. Sekolah tersebut hanya perlu perbaikan karena kondisi bangunan yang rusak,” jelasnya.

Selanjutnya dirinya akan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan juga Walikota Samarinda.

“Ini akan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan juga Pak Wali,” tutupnya.

4 Siswa SMP Pangkalpinang Berhasil Masuk 5 Besar UBNK Di Babel Tahun ini

4 Siswa SMP Pangkalpinang Berhasil Masuk 5 Besar UBNK Di Babel Tahun ini

Empat siswa Sekolah Tingkat Pertama atau SMP di Pangkalpinang berhasil mencatatkan namanya sebagai peringkat 5 besar tertinggi untuk UBNK di Provinsi Bangka Belitung yang baru saja selesai dilaksanakan.

4 Siswa SMP Pangkalpinang  Berhasil Masuk 5 Besar UBNK Di Babel Tahun ini
4 Siswa SMP Pangkalpinang Berhasil Masuk 5 Besar UBNK Di Babel Tahun ini

Peraih nilai tertinggi di Babel adalah Muhammad Jaisyu Rahman yang merupakan siswa dari SMP IT Albina dengan perolehan nilai mencapai 389,00. Peringkat kedua diisi oleh Ajeng Septa Ningrum yang berasal dari SMP 2 Pangkalpinang dengan nilai total 387,00. Peringkat ketika diraih oleh siswa yang berasal dari sekolah di luar kota Pangkalpinang dan untuk peringkat 4 dan 5 kembali diraih oleh siswa Pangkalpinang atas nama Alifa Rona Dewi yang bersekolah di SMP 2 Pangkalpinang dan Reynaldi Marshen yang berasal dari SMP Budi Mulia.

Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pangkalpinang, Efendi mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya UBNK SMP tahun ini dan dirinya juga menganggap peroleh nilai tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu.

“Alhamdulillah 4 sisa kami tertinggi di Provinsi Babel ini. Menurut Kementerian Pendidikan secara nasional terdapat penurunan nilai UNBK akan tetapi Pangkalpinang berhasil meningkatkan sehingga patut untuk di syukuri,” katanya.

Secara rata-rata, peroleh SMP Pangkalpinang adalah 235,08 sedangkan MTS memperoleh 196,87. Untuk sekolah peraih nilai rata-rata tertinggi di Pangkalpinang adalah SMP Negeri 1 Pangkalpinang disusul oleh SMP Negeri dan SMP Budi Mulia di posisi ketiga. Untuk posisi ke-4 dan ke-5 diisi oleh SMP Kalam Kudus dan SMP Theresia.