Memahami koperasi dengan pendidikan dan kesejahteraan perekonomian nasional

Sudah lama koperasi dikenal sebagai solusi atas pemerataan kesejahteraan dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Prinsip pengaturan ekonomi koperasi secara konstitusional dijadikan model tata kelola ekonomi nasional. Pengembangan sosial ekonomi sejati sangat dekat dan lekat dengan masyarakat, terkhusus lapisan menengah ke bawah. Gerakan kolektif ini hidup berlandaskan prinsip-prinsip sukarela, demokrasi, partisipasi ekonomi, otonomi dan independensi, pendidikan, kerja sama antar-koperasi, dan pengembangan komunitas yang berkelanjutan (OCDC, 2007).
Melalui kegiatan intermediasi keuangan, pelatihan dan pemberdayaan serta pengelolaan usaha yang berdiri atas dasar prakarsa masyarakat sendiri koperasi tumbuh berdampingan dengan masalah sosial-ekonomi di tengah masyarakat.
Kondisi yang menekan kehidupan membuat koperasi hadir sebagai pengejawantahan energi kreatif masyarakat. Basis kekuatan kegiatan kelas menengah menjadi dasar penataan ekonomi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan. Secara statistik, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin menurun dari 28,59 juta jiwa pada Maret 2015 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.Lebih lanjut, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berada pada angka 9,82 persen pada Maret 2018. Sejalan dengan itu, perekonomian Indonesia juga tumbuh positif dan stabil. Kondisi ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi dunia perkoperasian karena minimal mencerminkan keberhasilan hakikat keberadaan koperasi dalam kontribusinya terhadap perekonomian. Namun, prinsip utama koperasi untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan berkeadilan dituntut turut bertanggung jawab atas lebarnya gap antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Performa pemerataan di Indonesia sejak September 2017 hingga September 2018 hanya turun sebesar 0,007 poin dari 0,391 menjadi 0,384. Terlebih, provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat memiliki jumlah koperasi yang sangat banyak sekaligus gini rasio di atas rata-rata nasional. Menurut data BPS, pada 2016 secara berurutan jumlah koperasi di masing-masing provinsi tersebut yaitu 1.745 unit, 5.063 unit, 5.967 unit, 26.519 unit, dan 16.289 unit.
Kondisi itu memberi gambaran bahwa di tubuh koperasi sedang membutuhkan perhatian serius untuk mengembalikan marwahnya dalam perekonomian nasional. Revitalisasi sangat segera dibutuhkan agar koperasi tidak semakin terpuruk. Sebab, eksistensi koperasi sedang menghadapi tantangan eksternal berupa perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tetapi, tantangan besar sangat kompleks berada di internal tubuh koperasi. Mulai dari masalah disorientasi nilai-nilai dan tujuan, minim partisipasi anggota dalam pengembangan, rendahnya kualitas perencanaan, penegakan dan pengawasan hingga salah asuh.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pun telah merespons dengan upaya reformasi total koperasi yang meliputi tiga tahapan, yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Pemerintah mengklaim bahwa paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas digeser menjadi kualitas meliputi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan. Keseriusan pemerintah tercermin pada pembubaran sekitar 50.000 koperasi yang dianggap tidak sehat.
Berkembang pesatnya pertumbuhan koperasi memang tidak terlepas dari kemudahan meningkatkan status kelompok masyarakat menjadi koperasi berbadan hukum. Pola umumnya mengumpulkan individu dengan kesamaan permasalahan dan visi tanpa kesiapan pengembangan yang berkesinambungan. Ketidaksiapan secara sumber daya manusia (SDM), modal sosial maupun kemandirian ekonomi membuat koperasi mudah mengalami pergeseran orientasi dan tidak mampu bertahan menghadapi dinamika sosial-ekonomi. Koperasi Mondragon di Spanyol atau Gujarat Cooperative Milk di India (sekarang Anand Milk Union Limited) menggambarkan bahwa gerakan koperasi bukanlah gerakan sporadik yang menciptakan iklim kompetisi antarkoperasi itu sendiri. Model yang diterapkan di Spanyol atau India jauh lebih efisien mengingat di Indonesia koperasi tumbuh subur sehingga potensi mengalami disorientasi lebih besar. Setelah mendirikan koperasi, hasrat untuk membesarkan dan meningkatkan aset lebih mendominasi perencanaan (orientasi bisnis) daripada pengembangan intermediasi sosial, pengembangan usaha anggota atau bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya.