KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan pelatihan kepada 139 guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Aliyah di DKI Jakarta.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mendorong adanya penerapan pendidikan anti korupsi di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Kegiatan ini merupakan bagian kerjasama antara KPK dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMA dan Aliyah Negeri di DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendorong pihak satuan sekolah mengimplementasikan PApK secara mandiri di sekolahnya masing-masing,” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengatakan bahwa perjalanan PAK sebagai salah satu bahan pelajaran yang disisipkan di sekolah tingkat dasar dan menengah masihlah panjang.

KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta
KPK Berikan Pelatihan Anti Korupsi Kepada 139 Guru PPKn Di DKI Jakarta

“Diperlukan paling tidak 4 proses yang harus dilalui yaitu terkait regulasi, diseminasi, implementasi dan monitoringl,” katanya.

Menurut Febri, beberapa tahapan proses terkait regulasi dan diseminasi telah berjalan beriringan. Salah satu bentuk dari diseminasi tersebut adalah menyelenggarakan training untuk 139 guru PPKn ini.

Dideapn 117 guru PPKn SMA dan 22 guru PPKn Aliyah Negeri, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyakarat KPK, Giri Suprapdiono menjelaskan perbedaan antara metode dan cara pengajaran anti korupsi dengan mata pelajaran lainnya.

Menurut Giri, PAK lebih menekankan pada peran guru sebagai seorang teladan yang memberikan contoh.

“Jika pelajaran matematika itu yang terlihat oleh murid adalah apa yang guru mereka tulis di papan tulis sedangkan pada pembelajaran antikorupsi ini yang dinilai adalah sikap dan perilaku guru,” kata Giri.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa tantangan tersulit untuk menerapkan nilai anti korupsi adalah moral dari setiap orang. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memberikan pendidikan moral sejak awal dan PPKn adalah salah satu pelajaran di sekolah yang mengajarkan mengenai moral.

“Contoh pratik yang masih terjadi disekolah adalah ketika merima rapor hasil semester ataupun rapor hasil ujian kenaikan kelas, masih banyak orang tua dan wali murid yang memberikan hadiah kepada guru nya,” kata Giri.

Selain diseminasi, KPK juga meminta pemerintah daerah untuk dapat segera mengeluarkan peraturan yang dapat mengimplementasikan PAK di setiap tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Menengah Atas.

“Peraturan Gubernur akan menjadi dasar dari implementasi pendidikan antikorupsi pada level menegah dan juga sekolah luar biasa sedangkan Perwali atau Perbup akan menjadi dasar implementasi bagi SD dan SMP,” kata Febri.

Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini baru ada 2 pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan untuk dasar implementasi pendidikan anti korupsi di pendidikan level menengah dan dasar di tingkat daerah yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Kota Bogor.

“Peraturan tersebut yaitu Pergub Jateng Nomo 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 di Kota Bogor menenai Pendidikan Antikorupsi di lingkungan sekolah,” jelasnya.