Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri

Kemendikbud menyampaikan bahwa terdaapt 580 kecamatan di seluruh Indonesia yang belum memiliki SMA Negeri. Hal ini merupakan bagian masalah yang tengah menghinggapi sistem PPDB zonasi yang akan diterapkan tahun ajaran ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyebutkan bahwa masalah blank spot ini akan sering ditemukan dalam penerapan sistem pendidikan zonasi.

Blank spot yang dimaksud adalah tidak terdapat institusi pendidikan seperti SD, SMP dan SMA neger yang berada di zona tersebut karena sekolah yang dimaksud terpusat dan berada di zona lain.

“Saat ini, kecamatan yang belum memiliki SMA sekitar 580-an. Itu adalah SMA Negeri bukan swasta,” kata Hamid di Kantor Kemendikbud.

Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri
Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri

Penerapan sistem zonasi tahun ini menurut Hamid mewajibkan pemda untuk mengetahui daerah-daerah yang merupakan blank spot sehingga menjadi pertimbangan faktor penerapan zonasi ini.

“Zonasi dapat diperlebar untuk menutupi area blank spot sehingga jangan sampai peserta didik di satu kecamatan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki sekolah,” jelas Hamid.

Pemda menurut Hamid, dituntut untuk peka dengan kondisi lapangan dengan mempertimbangkan faktor jarak serta akses dalam memperluas zona.

Hamid memberikan contoh Padang yang sempat dihantam tsunami beberapa tahun lalu. Hal ini membuat banyak warga yang tinggal di pesisir pantai berpindah ke kaki bukit yang menyebabkan terjadinya blank spot.

Untuk faktor akses sekolah, pemda harus mempertimbangkan apakah daerah tersebut memiliki kemudahan akses ke sekolah tersebut. Jika memiliki kemudahan akses maka sekolah tersebut patut untuk dijadikan sekolah untuk zona bersangkutan walaupun berada di luar kecamatan.

Untuk menerapkan sistem zonasi ini secara sempurna, Pemda harus mempersiapkan pemetaan penduduk sehingga masalah tidak akan muncul kedepannya.

“Aada beberapa daerah yang sudah menyiapkan pemetaan dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi ini berarti pemda ini sudah mempersiapkan data penduduknya yang akan dilakukan sinkronisasi dengan data pendidikan peserta didik,” kata Hamid.

Hamid mengklaim bahwa Kemendikbud akan selalu berusaha untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kola yang merencanakana membangun sekolah baru akan tetapi pembangunan tersebut selalu terbentur masalah pembebasan lahan.

“Kalau menambah sekolah itu pemerintah pusat akan jalan terus akan tetapi hal ini selalu berbenturan dengan pembebasan lahan yang merupakan tugas dari pemerintah daerah karena sifat normal orang Indonesia itu akan langsung menaikan harga tanahnya ketika mereka mengetahui bahwa pemerintah ingin membeli tanah tersebut walaupun tanah tersebut akan dibangun fasilitas publik yang mungkin akan mereka gunakan nantinya,” kata Hamid.

Hamid memberikan contoh masalah penerapan zonasi yang terjadi tahun lalu di Bekasi. Menurut dia, kawasan tersebut mengalami masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri ditambah dengan aktivitas urbanisasi membuat permintaan dan persediaan tempat untuk peserta didik menjadi semakin jauh. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah setempat telah meminta bantuan pembangunan 7 sekolah menengah pertama baru.