Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

Penerapan zonasi dalam PPDB tingkat SMA-SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan banyak penolakan dari orangtua siswa. Menurut mereka sistem tersebut telah memberangus impian dari calon siswa untuk mendaftar di sekolah yang mereka inginkan terutama SMA/SMK favorit.

Berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sistem zonasi pada PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 akan berbasis kelurahan sehingga calon siswa hanya dapat mendaftar di sekolah yang berada di kelurahan mereka.

Banowo Setyo Samudra, salah seorang wali murid mengeluhkan bahwa sistem zonasi ini tidak hanya menjadikan orang tua sebagai korban akan tetapi juga calon siswa karena sebagian siswa telah berjuang keras untuk mendapatkan nilai terbaik ketika ujian nasional di tingkat menengah pertama.

Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta
Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

Tidak sedikit siswa yang ingin mengejar nilai terbaik di UNBK rela mengikuti bimbingan belajar dan juga try out sehingga dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Yogyakarta.

“Nilai ujian sudah tidak diperhitungkan lagi. Padahal, mereka ketika mendaftar SMP tiga tahun lalu harus melalui seleksi yang berdasarkan hasil dari nilai ujuan nasional,” kelu Banowo.

Keluhan Banowo tersebut disampaikan ketika melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Dalam audiensi tersebut hadir beberapa wali murid dari SMPN 5 dan SMPN 8 Yogyakarta.

Banomo menambahkan bahwa dengan sistem berbasis kelurahan ini memang menawarkan konsep zona dua yang dapat ditawarkan kepada calon siswa untuk dapat bersekolah di luar wilayah akan tetapi dirinya menganggap konsep tersebut hanyalah janji semata karena jumlah kelulusan SMP dengan kuota kursi SMA tidaklah seimbang.

“Perbandingannya 1:3. Lulusan SMP 3 sedangkan kursi yang tersedia di tingkat SMA hanya 1. Itu ibaratnya hanya memberikan harapan palsu karena pasti sudah terisi,” lanjutnnya.

Dengan penerapan zonasi ini, dikhawatirkan bahwa iklim kompetisi bagi murid akan hilang karena mereka tidaklah berlomba-lomba untuk memasuki sekolah favorit.

Walaupun begitu, Banowo mengaku bahwa dirinya mendukung kebijakan tersebut hanya saja diperlukan waktu transisi bagi wali murid dan siswa.

Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD Yoeke Indra sangat setuju karena menurutnya penerapan sistem ini dapat saja mengancam mutu pendidikan di Kota Yogyakarta.

Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta
Banyak Wali Murid Tidak Setuju Penerapan Zonasi SMA-SMK Di Yogyakarta

“Kami khawatir iklim kompetisi akan hilang karena sekolah akan dipilih berdasarkan sistem zonasi pada tingkat kelurahan,” katanya.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini mengatakan bahwa dirinya akan mempertemukan berbagai pihak untuk membicarakan hal ini termasuk didalamnya adalah Disdikpora DIY dan orang tua murid guna mencari solusi yang terbaik untuk semua terutama untuk calon peserta didik.

“Semoga dari pertemuan itu dapat ditemukan solusi yang terbaik untuk pendidikan di Yogyakarta,” katanya