Banten Kebut Pemerataan SMA Keseluruh Pelosok Setelah Pemberlakuan Sistem Zonasi

Pemerataan pendidikan masih menjadi masalah penting bagi Pemprov Banten. Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam proses dan akan terus digenjot kedepannya terutama untuk program pemerataan fasilitas pendidikan menengah atas hingga dapat menjangkau seluruh sudut Provinsi Banten.

Selama ini diakuinya bahwa banyak keluhan dari masyarakat mengenai perbedaan kondisi kesejahteraan hingga layanan dasar antar Banten Utara yang meliputi Tangerang hingga Cilegon dengan Banten Selatan yang meliputi Pandegland dan Lebak.

“Saat ini kami sedang mengupayakan bahwa SMA dan SMK Negeri itu minimal ada satu disetiap kecamatan. Dengan adanya sistem zonasi saat ini tentunya kebutuhkan akan sekolah negeri akan semakin meningkat sehingga membutuhkan fasilitas harus segera di penuhi. Jadi konteksnya adalah memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh akses pendidikan,” kata Andika.

Banten Kebut Pemerataan SMA Keseluruh Pelosok Setelah Pemberlakuan Sistem Zonasi
Banten Kebut Pemerataan SMA Keseluruh Pelosok Setelah Pemberlakuan Sistem Zonasi

Dirinya berharap bahwa jumlah partisipasi sekolah di Banten semakin bertambah. Hal ini menjadi dasar bagi pihak Pemprov untuk menganggarkan program pendidikan gratis, pembangunan fasilitas sekolah serta penambahan rombongan belajar.

Terkait partisipasi pendidikan, menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, program pendidikan gratis disebutkan telah memberikan pengaruh dalam menumbuhkan angka partisipasi murni atau APM sekola dan rata-rata lama sekolah. Disebutkan bahwa APM pada tahun 2017 tercatat sebesar 60,05 persen yang kemudian naik menjadi 62,02 persen pada tahun 2018. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2017 hanya 8,53 persen menjadi 8,62 pada tahun 2018.

“Kita lihat kontesk angka partisipasi kasar atau APK pada tahun 2019 ini terutama pada tingkat SMA dan SMK telah meningkat jumlahnya. Jadi intinya adalah yang kita upayakan itu adlaah bagaimana masyarakat itu dapat memperoleh layanan pendidikan minimal 12 tahun terutama bagi mereka warga yang tidak mampu,” lanjut Andika.

Dengan Pergub 31 tahun 2018 mengenai Pendidikan Gratis, para pelajar tingka SMA dan SMK serta Sekolah Khusus Negeri dapat mengikuti layanan pendidikan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kebijakan Gubernur Wahidin Halim yang dimulai pada tahun lalu ini disebut memberikan dampak yang cukup besar untuk meningkatkan angka partisipasi belajar dari pelajar tingkat SMA dan SMK serta Sekolah Khusus Negeri.

Dengan pendidikan gratis ini, diharapkan dapat memberikan dampak berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk penguatan ekonomi wargar Banten. Partisipasi pendidikan yang semakin baik ini juga bertujuan untuk menyediakan kesempatan bagi siswa supay peluang mendapatkan pekerjaan semakin tinggi.