Cerita Pengajar Muda Susahnya Jadi Guru di Daerah Terpencil

Sebanyak 30 anak muda diajak untuk mengajak mengajar anak-anak di daerah pelosok Indonesia. Mereka mengikuti Pengajar Jelajah Nusa (PJN) 2019 yang diadakan oleh PT Ultrajaya Milk Industry dan bekerja sama dengan Indonesia Mengajar.
Salah seorang peserta PJN bernama Firman menceritakan pengalamannya selama mengikuti program tersebut. Ia mengatakan harus menempuh medan yang sulit untuk sampai ke lokasi tujuan di Paser, Kalimantan Timur. Ia dan rekan-rekannya harus menggunakan kapal speed selama dua jam, dilanjutkan naik mobil melewati jalan yang dikelilingi kebun kelapa sawit, dan menyeberang lagi untuk sampai ke tujuan.
“Desa itu terapung. Kita sampai pas Magrib. Begitu melihat warga desa menyambut, anak-anak, barang-barang dibawain, dijamu, sangat menyentuh dan rasa capek jadi hilang,” ucap Firman kepada Kabarberita.
Firman mengatakan di desa tempatnya tinggal sedang krisis air bersih dan masyarakat setempat mengandalkan air tadah hujan. Namun, masyarakat setempat ternyata sudah menyediakan air bersih untuk mandi dan keperluan para peserta PJN yang akan tinggal di sana.”Notabene anak nelayan. Saat mengajar dengan model ceramah, mereka langsung bosan. Kita jadi belajar harus lebih melibatkan mereka. Akhirnya kita bikin kelas inspirasi untuk anak SD,” ujar Firman.
Di kelas inspirasi itu, anak-anak lebih aktif dalam menggambar maupun menceritakan apa yang mereka gambar. Firman dan rekan-rekannya dibantu Bernhand Suryaningrat juga membuat proyek mengecat dua sekolahan yang ada di Paser.
Lanjut Firman, anak-anak di desa tempatnya mengajar harus menyeberang pulau untuk sekolah. Kendala lainnya adalah izin dari orang tua mereka yang terkadang tidak memperbolehkan mereka untuk bersekolah.
“Kita buat jaringan berikan informasi dan akses beasiswa dan berbagai program untuk mereka. Saya juga ingin menyampaikan ke akademik maupun kawan-kawan di kampus dan membagikan cerita ini ke anak-anak di kelas inspirasi di Bandung,” ujar Firman yang juga mahasiswa ITB.
Lain lagi dengan Adati yang bertugas di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia mengikuti PJN 2019 untuk menantang dirinya sendiri. Sebelumnya ia pernah ikut mengajar di komunitas anak jalanan yang memiliki keterbatasan ekonomi di Bintaro.
Namun, saat ia sampai di lokasi tujuannya di Desa Karang Agung, Musi Banyuasin, ia melihat daerahnya bukan hanya terbatas dalam ekonomi, tetapi juga kultur, akses, bahkan pengajar.
Adati juga harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat di sana yang cenderung tertutup.
“Kita harus bisa mencari situasi, sampai akhirnya luluh. Sebelumnya masyarakat kalau disapa cuek. Untungnya saya punya tim yang super kompak,” ucap Adati.

Mengenal dan mengetahui pelajaran agama di sekolah

Pemerintah sekarang, yang dipimpin Presiden Joko Widodo cukup sering dituduh hendak menghilangkan pelajaran agama di sekolah. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sampai beberapa kali harus menjelaskan, memberi klarifikasi, bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menghapus pelajaran agama di sekolah. Bagi saya, beredarnya informasi palsu soal itu justru sebuah tanda bahwa pelajaran agama di sekolah kita memang bermasalah.
Soal pelajaran agama di sekolah ini adalah salah satu tema fitnah terhadap Jokowi yang terkait dengan agama Islam. Fitnah lain seperti tuduhan bahwa Jokowi akan melarang azan, ia seorang komunis yang anti-agama, dan sebagainya. Apa hubungannya dengan pelajaran agama di sekolah? Penyebar fitnah itu adalah para guru agama, dan disebar lewat pelajaran agama.
Seberapa seriuskah masalahnya? Saya tidak punya data kuantitatif soal berapa jumlah guru agama yang aktif menyebar fitnah, tapi saya cukup sering mendengar cerita kejadiannya. Secara umum dapatlah kita asumsikan bahwa intensitasnya setara dengan intensitas tersebarnya fitnah politik dalam forum-forum pengajian.
Meski intensitasnya masih rendah sekali pun, masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Menunggangi agama untuk keperluan politik sudah jadi masalah besar di negeri ini. Menggunakan kegiatan mengajar di kelas untuk kegiatan politik pun masalah besar pula. Menggunakan kegiatan mengajar agama di kelas untuk kegiatan politik, dengan muatan fitnah sebagai bahan baku, adalah masalah yang tingkat keseriusannya berlipat-lipat.
Agama seharusnya menjadi penuntun, mengarahkan orang untuk kebaikan. Tapi ada orang-orang yang mengaburkan definisi kebaikan. Dengan dalih bahwa politik pun harus diwarnai dengan nilai-nilai agama, ia membawa agama ke ruang politik. Salahkah mewarnai politik dengan nilai-nilai agama? Tidak, bila yang dibawa adalah nilai moral. Masalahnya, yang dibawa bukan itu. Yang dibawa sebenarnya kepentingan politik berbalut agama.
Kalau orang mau mewarnai politik dengan nilai agama, ia tentu meletakkan kejujuran di tempat paling tinggi. Memfitnah adalah perbuatan keji, termasuk memfitnah lawan politik. Memfitnah lawan politik dengan isu agama jelas bukan tindakan mewarnai politik dengan nilai agama.
Tapi para guru agama bukan politikus. Betul. Mereka bahkan dilarang berpolitik. Inilah masalah berikutnya. Dengan alasan agama, orang bisa menganggap bahwa apapun sah dilakukan, termasuk mengabaikan berbagai aturan negara, dengan dalih bahwa aturan negara itu tidak perlu dipatuhi, karena itu aturan buatan manusia.
Jadi, sekali lagi, pelajaran agama di sekolah memang sedang bermasalah. Masalahnya secara umum sejajar dengan masalah kita dalam beragama secara keseluruhan. Agama lebih sering dihadirkan dalam bentuk simbol-simbol untuk menandai kelompok. Hubungan antarumat beragama sering dilihat dalam format persaingan, ada umat yang menang dan kalah. Bahkan lebih parah lagi, hubungan itu dilihat dalam format permusuhan.
Kenapa bisa begitu? Dari mana sumbernya? Saya harus mengatakan dengan tegas bahwa sumbernya adalah ajaran agama itu sendiri. Agama-agama yang dianut orang zaman sekarang lahir ribuan tahun yang lalu, ketika orang-orang masih sibuk berperang untuk menaklukkan. Perang penaklukkan dianggap perang suci. Melalui penaklukan agama ikut tersebar. Akibatnya, kepentingan penaklukan menjadi kabur batasnya dengan kepentingan penyebaran agama.

 

Mengenal Universitas Singapura Peringkat 1 Terbaik di Asia

Setiap tahunnya, berbagai lembaga pemeringkat pendidikan selalu merilis daftar peringkat perguruan tinggi terbaik di dunia, termasuk salah satunya adalah QS University Rankings.
Tahun ini, lembaga yang berkantor pusat di Inggris itu menempatkan Nanyang Technological University dan National University of Singapore sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia.Sementara dalam skala global, sebagaimana dikutip dari Kabarberita, kedua perguruan tinggi yang berbasis di Singapura itu menempati posisi 11.
Adapun perguruan tinggi terbaik di dunia masih dipegang oleh Massachusetts Intitute of Technology (MIT) di Amerika Serikat, selama delapan tahun berturut-turut.
Sementara pada peringkat ketiga dan keempat, ditempati oleh perguruan tinggi asal AS lainnya, Stanford University dan Harvard.Dari Indonesia, perguruan tinggi yang mendapat peringkat teratas adalah Universitas Indonesia di posisi 296, turun dari peringkat setahun sebelumnya yaitu 292.
Adapun yang mengalami peningkatan tajam di Tanah Air adalah Universitas Gadjah Mada, naik dari 391 menjadi 320 pada tahun ini.
Universitas terbaik ketiga dari Indonesia menurut QS adalah Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berada di peringkat 331, juga mengalami peningkatan karena di tahun sebelumnya berada di peringkat 359.
Dalam menentukan peringkat ini, QS menggunakan beberapa kriteria seperti reputasi akademis, penelitian yang dilakukan, rasio antara staf dengan mahasiswa dan seberapa mudah lulusan mendapat pekerjaan.Salah satu faktor yang memajukan bangsa adalah pendidikan. Pendidikan jugalah yang menjadi pilar utama dalam membentuk kepribadian manusia. Pada era sekarang, di mana apa pun serba cepat, ‘menuntut’ pendidikan untuk menjadi pengontrol. Hal ini dilakukan agar manusia tidak terjebak dengan derasnya arus kemajuan zaman. Dengan demikian, suatu bangsa akan semakin terpacu meningkatkan kualitas pendidikan negaranya masing-masing.Kualitas yang bagus, pengajar kompeten, fasilitas memadai, biaya terjangkau, dan didukung lingkungan kondusif.Selain ekonomi,negara yang lambangnya Merlion ini juga maju di bidang pendidikan.Kualitas sistem pendidikannya tidak kalah dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat lho. Buktinya, banyak warga Malaysia, India, Cina, juga Indonesia memilih Singapura sebagai tempat menimba ilmu.
Suksesnya sektor pendidikan ini tentu menolong perkembangan ekonominya. Eits, kesuksesan ini tentu melalui proses ya. Di zaman Perang Dunia II, Singapura adalah pelabuhan kapal perang Inggris. Selama perang, banyak siswa yang putus sekolah. Nah, di tahun 1947, program pendidikan sepuluh tahun dirumuskan. Antara tahun 1950 dan 1960-an, ekonomi Singapura mulai merangkak maju. Kemudian, Singapura mengadopsi sistem pendidikan yang menyediakan tenaga kerja terampil untuk program industrialisasi. Juga, bermaksud untuk menekan angka pengangguran. Di tahun 1960 juga, kebijakan bilingualisme di sekolah resmi diperkenalkan. Pendidikan untuk anak-anak dari segala suku dan latar belakang pun terbentuk.
Lalu, perekonomian pun mulai makmur di tahun 1980. Kemajuan ini membuat sistem pendidikan Singapura bergeser dari kuantitas menjadi kualitas. Kini sudah tumbuh menjadi salah satu negara ekonomi terbaik di dunia, baik pendidikan maupun pelatihan.

Pemprov DKI Jakarta Bantu Siswa Tak Mampu Lanjutkan Pendidikan ke Universitas

Anak-anak bangsa berprestasi dalam pendidikan kadangkala menemui hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan biasa karena berasal dari keluarga tidak mampu.Namun tak perlu khawatir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini membuka kesempatan bagi anak bangsa berprestasi tetapi memiliki kendala ekonomi untuk melanjutkan pendidikan dari SMA ke universitas.Dinas Pendidikan DKI Jakarta, memberikan kesempatan dalam bentuk program bernama Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU.

Program tersebut merupakan beasiswa bagi siswa yang menginginkan lanjutan pendidikan ke tingkat universitas. KJMU adalah program untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.Selain itu, KJMU juga bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik, memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu, menigkatkan mutu pendidikan masyarakat, serta menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif.PTN Favorit yang berkerja-sama dengan Pemprov DKI Jakarta adalah Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Sebelas Maret.Kemudian, Universitas Jendral Soedirman, Universitas Negeri Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Negeri Malang, dan lain sebagainya yang dapat di lihat pada laman resmi Dinas pendidikan DKI Jakarta http://kjp.jakarta.go.id.Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau biaya pendukung personal yaitu sebesar Rp 1.500.000 per bulan atau setara Rp 9.000.000 per semester.Biaya penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh PTN dan Penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN melalui pendebetan dari rekening mahasiswa berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.Biaya Pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya. Penyaluran biaya pendukung personal ke rekening masing-masing mahasiswa.Adapun persyaratan yang diberikan tentunya adalah mendaftar di PTN yang berkerja-sama dengan pemerintah DKI Jakarta dan dinyatakan lulus seleksi melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPTN), dan Seleksi Mandiri PTN tersebut lalu melakukan pendataan pendataan KJMU melalui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.

Selain itu, para peserta juga harus melengkapi persyaratan yaitu surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan, surat pernyataan bermeterai Rp 6.000, surat pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang semuanya dapat di download pada laman resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta http://kjp.jakarta.go.id.Selain form surat tersebut, calon pendaftar juga merupakan siswa yang mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) di tingkat pendidikan sebelumnya (SMA/SMK/MA) karena akan dibutuhkan data seperti Fotokopi KJP, Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, Bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN, dan Fotokopi Buku Tabungan KJP.

Proyek Universitas Bedfordshire Di Inggris Ini Dapat Hadiah Dari Big Lottery Funding

Proyek Universitas Bedfordshire Di Inggris Ini Dapat Hadiah Dari Big Lottery Funding

Universitas Bedfordshire di Inggris yang menyelenggarakan proyek seni untuk komunitas di Bedforshire dan Buckinghamshire, Inggris menerikan penghargaan berupa pendanaan oleh Program Big Lottery Funding yang dikelola oleh National Lottery. Pendanaan ini memiliki tujuan untuk memastikan proyek yang mereka lakukan dapat tetap berlanjut untuk menumbuhkan lasa kebersamaan antar lintas generasi melalui program menari.

Generation Dancing bertujuan untuk membuat komunitas yang kuat tanpa membedakan perbedaan usia dan sektor komunitas termasuk didalamnya anak sekolah dengan para lansia. Dengan program ini, semua elemen masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses seni dan budaya serta meningkatkan inklusifitas sosial.

Proyek Universitas Bedfordshire Di Inggris Ini Dapat Hadiah Dari Big Lottery Funding
Proyek Universitas Bedfordshire Di Inggris Ini Dapat Hadiah Dari Big Lottery Funding

Pendanaan sebesar 9.000 pounds dari Big Lottery Funding diberikan supaya Universitas Bedfordshire dapat tetap melanjutkan dan mengembangkan proyek ini. Proyek ini juga menjadi uji cobca dari struktur Kolektivitas Komunitas yang inovatif untuk menghasilkan aktivitas bermanfaat lintas generasi seperti menari dan kolaborasi seni artistik lainnya.

Program Kolektivitas Komunitas ini dipimpin oleh Sadie Hunt yang merupakan seorang pengajar menari senior untuk universitas tersebut. Komunitas ini akan mengikutsertakan partisipasi dari semua area yang berada di komunitas disekitar Universitas Bedfordshire.

Sesi dari program ini akan dipandu oleh penari lokal dengan didukung oleh para alumni Bedfordshire, relawan, murid kelas menengah di Goldington Academy dan para siswa magang di Bedfordshire.

“Saya sangat senang berhasil mendapatkan penghargaan dari Big Lottery Fund yang diberikan oleh bandar togel atau lottere di Inggris, National Lottery yang dimana akan membuat kami melanjutkan program untuk membangun komunitas menari lintas generasi yang telah kita mulai.

“Menari adalahs ebuah aktivitas yang sangat luar biasa yang dimana setiap orang tanpa melihat latar belakang usia dapat melakukannya. Ini sangat bagus untuk kesehatan fisik, jiwa dan sosial. Kami banyak bersenang-senang dan tertawa selama kelas berlangsung,” kata Hunt.

Tim ini akan bekerja bersama selama 40 minggu untuk membuat program menari lintas generasi ini menjadi menari. Berbagai aktivitas seperti kelas menari di rumah penduduk setiap minggunya, kelas lansia di universitas, workshops berkala ke sekolah dan kunjungan berkala dari sekolah ke rumah penduduk menjadi hal yang dilakukan oleh komunitas ini.

Proyek ini menargetkan supaya semua peserta dapat menemukan bahasa berbagi yang sama untuk komunikasi dan menyediakan warisan seni dari komunitas ini yang dapat dibagikan.

Proyek Generations Dancing merupakan bagian dari komitmen Universitas Bedfordshire dalam mengembangkan kehidupan publik dan sipil yang melibatkan murid, staff dan komunitas dalam proyek ini melalui berbagai event, pertukaran keahlian dan program relawan.

Ketua DPR Minta Pemerintah Konsisten Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung sistem zonasi dalam Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Dia meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan itu, namun terus mengevaluasi untuk perbaikan ke depan. “Penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini memerlukan evaluasi karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik,” ujar Bambang melalui keterangan tertulis.Bambang mengatakan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 sebagai pijakan sistem zonasi sudah benar. Menurut dia kebijakan itu merupakan langkah awal untuk membenahi pendidikan dasar di Indonesia. Selain itu juga untuk mewujudkan keadilan bagi semua siswa. “Dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat,” kata Bambang.Untuk diketahui, pemerintah menerapkan sistem zonasi pada PPDB 2019. Sistem ini mengatur bahwa jarak dari rumah ke sekolah sebagai syarat utama, bukan nilai rapor dan ujian nasional. Aturan zonasi semula diterapkan pada PPDB 2018 dan akan diperketat lagi pada 2019. Pengetatan aturan itu diperkuat melalui Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.Bambang menilai, sistem PPDB kali ini merupakan sistem yang sangat ambisius. Ia pun berharap sistem PPDB saat ini dievaluasi dan diperbaiki agar tidak menimbulkan kekacauan. “Saya sebagai kepala daerah, saya mendengar curhatan langsung dari warga, aspirasi warga, langsung di lapangan. Saya kira ini sistem yang terlalu ambisius harus dievaluasi. Tujuannya baik dan ideal, tapi apakah mungkin dan apakah ideal ya untuk membuat kualitas pendidikan ini sama, kenapa ? karena sistem kita belum siap sepenuhnya sistem administrasi kependudukan belum siap,” ujarnya.Selain sistem administrasi yang belum siap, Bambang juga menilai infrastruktur penunjang sistem PPDB juga belum siap. “Sebagai kepala daerah saya harus menyuarakan ini ya Satu dua hari ini kita akan evaluasi, kita akan lihat di lapangan dan saya harus sampaikan kepada presiden dan kepada mendiknas sistem ini menimbulkan banyak persoalan,” kata Bambang.

Menelusuri pendapat guru tentang zonasi PPDB dinilai hilangkan sekolah favorit

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk jenjang SMA di Provinsi DKI Jakarta yang pendaftarannya berlangsung sejak Senin lalu. Seleksi PPDB SMA di DKI tahun ini menggabungkan antara sistem zonasi dan nilai ujian nasional (UN) jenjang SMP. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meniadakan sekolah favorit sehingga semua anak berkesempatan memperoleh pendidikan berkualitas yang lebih merata. Pelaksanaannya mendapat tanggapan dari para guru.Salah satunya Maryono, guru Matematika sekaligus Ketua Panitia PPDB 2019/2020 SMAN 28 jakarta.
Menurutnya, para guru di semua sekolah harus siap mengajar siswa dengan kemampuan dan latar belakang berbeda. Maryono berpendapat, sudah menjadi tugas seorang guru untuk mengembangkan siswa yang kemampuan belajarnya kurang. “Seorang guru menerima murid apa pun kemampuannya itu harus sama, yang penting mengembangkan murid itu dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang kurang cerdas jadi cerdas,” ujar Maryono di kantornya.Adapun keberhasilannya bisa dinilai dari perkembangan siswa itu yang bisa dilihat dari prestasi hasil belajarnya. Dia menilai pemerataan seperti ini lebih bagus karena dengan sistem zonasi bisa memperpendek jarak dari rumah siswa ke sekolah. Dengan begitu, kemacetan lalu lintas pada pagi hari saat jam berangkat sekolah dan siang hari ketika waktu pulang sekolah diharapkan berkurang. Selain itu, ongkos perjalanan siswa juga berkurang dan bisa menghemat pengeluarannya sehari-hari. “Pemerataan ini ada bagusnya juga, artinya zonasi mengurangi keramaian di pagi hari, juga biaya transportasi anak-anak ke sekolah,” imbuhnya. “Kami perlu kerja keras untuk mengembangkan murid yang kurang bagus, itulah tugas kami. Sesungguhnya mengembangkan siswa jadi bagus bukan berapa nilai tertingginya, tapi seberapa jauh perubahan siswa itu ketika masuk hingga keluar,” jelasnya.Pandangan serupa datang dari Susrimah, guru di SMAN 26 Jakarta yang juga menjadi panitia PPDB 2019. Dia beranggapan sistem seleksi gabungan antara zonasi dan nilai UN seperti saat ini lebih jelas. Selain dilihat dari domisilinya, nilai UN seorang anak juga akan menjadi pertimbangan agar bisa diterima di sekolah pilihannya. “Sistem gabungan di DKI sekarang lebih jelas, diterima dari nilai walaupun zonasi juga dilihat. Itu lebih bagus bersaingnya, jadi kelihatan,” ucap Susrimah. Menurut dia, penghilangan sekolah favorit itu bisa dilakukan di suatu daerah jika menerapkan sistem zonasi murni. Namun, reaksi masyarakat juga harus dipikirkan agar kebijakan itu bisa diterima. “Meniadakan sekolah favorit itu bisa di daerah yang tidak mempertimbangkan nilai UN, tapi tergantung masyarakatnya juga supaya tidak memberatkan,” pungkasnya.

Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri

Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri

Kemendikbud menyampaikan bahwa terdaapt 580 kecamatan di seluruh Indonesia yang belum memiliki SMA Negeri. Hal ini merupakan bagian masalah yang tengah menghinggapi sistem PPDB zonasi yang akan diterapkan tahun ajaran ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyebutkan bahwa masalah blank spot ini akan sering ditemukan dalam penerapan sistem pendidikan zonasi.

Blank spot yang dimaksud adalah tidak terdapat institusi pendidikan seperti SD, SMP dan SMA neger yang berada di zona tersebut karena sekolah yang dimaksud terpusat dan berada di zona lain.

“Saat ini, kecamatan yang belum memiliki SMA sekitar 580-an. Itu adalah SMA Negeri bukan swasta,” kata Hamid di Kantor Kemendikbud.

Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri
Kemendikbud Sebut 580 Kecamatan Belum Memiliki SMA Negeri

Penerapan sistem zonasi tahun ini menurut Hamid mewajibkan pemda untuk mengetahui daerah-daerah yang merupakan blank spot sehingga menjadi pertimbangan faktor penerapan zonasi ini.

“Zonasi dapat diperlebar untuk menutupi area blank spot sehingga jangan sampai peserta didik di satu kecamatan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki sekolah,” jelas Hamid.

Pemda menurut Hamid, dituntut untuk peka dengan kondisi lapangan dengan mempertimbangkan faktor jarak serta akses dalam memperluas zona.

Hamid memberikan contoh Padang yang sempat dihantam tsunami beberapa tahun lalu. Hal ini membuat banyak warga yang tinggal di pesisir pantai berpindah ke kaki bukit yang menyebabkan terjadinya blank spot.

Untuk faktor akses sekolah, pemda harus mempertimbangkan apakah daerah tersebut memiliki kemudahan akses ke sekolah tersebut. Jika memiliki kemudahan akses maka sekolah tersebut patut untuk dijadikan sekolah untuk zona bersangkutan walaupun berada di luar kecamatan.

Untuk menerapkan sistem zonasi ini secara sempurna, Pemda harus mempersiapkan pemetaan penduduk sehingga masalah tidak akan muncul kedepannya.

“Aada beberapa daerah yang sudah menyiapkan pemetaan dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi ini berarti pemda ini sudah mempersiapkan data penduduknya yang akan dilakukan sinkronisasi dengan data pendidikan peserta didik,” kata Hamid.

Hamid mengklaim bahwa Kemendikbud akan selalu berusaha untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kola yang merencanakana membangun sekolah baru akan tetapi pembangunan tersebut selalu terbentur masalah pembebasan lahan.

“Kalau menambah sekolah itu pemerintah pusat akan jalan terus akan tetapi hal ini selalu berbenturan dengan pembebasan lahan yang merupakan tugas dari pemerintah daerah karena sifat normal orang Indonesia itu akan langsung menaikan harga tanahnya ketika mereka mengetahui bahwa pemerintah ingin membeli tanah tersebut walaupun tanah tersebut akan dibangun fasilitas publik yang mungkin akan mereka gunakan nantinya,” kata Hamid.

Hamid memberikan contoh masalah penerapan zonasi yang terjadi tahun lalu di Bekasi. Menurut dia, kawasan tersebut mengalami masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri ditambah dengan aktivitas urbanisasi membuat permintaan dan persediaan tempat untuk peserta didik menjadi semakin jauh. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah setempat telah meminta bantuan pembangunan 7 sekolah menengah pertama baru.

Sistem Zonasi Pendidikan Akan Menjadi Tantangan Bagi Sekolah Favorit

Sistem Zonasi Pendidikan Akan Menjadi Tantangan Bagi Sekolah Favorit

Pemberlakuan sistem pendidikan zonasi pada PPDB 2019 akan menjadi tantangan besar bagi sekolah favorit yang selama ini selalu dipenuhi oleh pendaftaran siswa baru tiap tahunnya. Hal ini disebabkan sekolah tersebut disebut-sebut merupakan sekolah terbaik berhubung banyak siswa dari sekolah tersebut yang cenderung berprestasi diberbagai bidang.

“Pastinya mereka menjadi yang terbaik karean yang daftar disitu adalah peserta didik terbaik dari sekolah sebelumnya,” kata pengamat pendidikan Rachmat Hidayat di Universitas Jember ketika menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LP2M.

Sistem zonasi menurut Rachmat akan memaksa sekolah-sekolah yang selama ini diidentikkan sebagai sekolah favorit harus menerima siswa dengan nilai tertinggi hingga terendah yang berada di zona mereka. Hal ini tentunya akan menjadi momen untuk menguji sistem pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah tersebut.

Sistem Zonasi Pendidikan Akan Menjadi Tantangan Bagi Sekolah Favorit
Sistem Zonasi Pendidikan Akan Menjadi Tantangan Bagi Sekolah Favorit

“Ini akan menjadi tantangan dari sekolah favorit tersebut karena siswa yang akan mereka terima berasal dari berbagai latar belakang tidak seperti sistem sebelumnya yang dimana menjadi sekolah kumpulan peserta didik yang berprestasi,” katanya.

Selain itu, Rachmat juga memberikan catatan khusus bahwa sistem yang ada saat ini membuat sekolah favorit tersebut menjadi tempat berkumpul tidak hanya anak-anak berprestasi akan tetapi anak-anak kalangan masyarakat menengah ke atas ataupun pejabat didaerah tersebut.

“Preferensi penggunaan nilai UN sebagai patokan penerimaan PPDB akan sangat menguntungkan mereka belum lagi terkadang ada pratek dilapangan yang dimana anak pejabat didaerah juga diloloskan walaupun tidak sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Dengan alasan tersebut, Rachmat sepakat bahwa pemberlakuan zonasi ini walaupun menurutnya masih harus banyak dilakukan perbaikan terutama tahap sosialisasi yang lebih panjang sehingga orang tua siswa tidak menjadi salah kaprah dengan sistem ini.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jember-Lumajang, Lutfi Isa Anshori menjelaskan bahwa sistem apapun yang diterapkan dalam PPDB akan membuat banyak siswa tidak dapat diterima disekolah negeri.

“Pada tahun 2019, SMA/SMK sederajat di Jember hanya dapat menampung sebanyak 5.679 siswa. Jumlah tersebut jauh dibawah jumlah kelulusan siswa dari SMP sederajat yang ingin mendaftar ke SMA/SMK yang mencapai 11.493 siswa. Jika mengacu pada data tersebut maka terdapat 5.814 siswa yang tidak akan diterima di sekolah negeri Jember. Ini berarti baik sistem zonasi ataupun sistem arisan tetap akan menghasilkan banyak siswa yang tidak dapat diterima oleh sekolah negeri,” jelas Isa.

Menurut Isa, Kekecewaan wali murid yang ditolak oleh pihak sekolah akan selalu ada setiap tahun selama kapasitas sekolah yang tidak mencukupi. Hanya saja dengan kebijakan sistem zonasi ini membuat kelompok yang kecewa berubah.

“Kalau dulu yang kecewa adalah wali murid yang mendapatkan anak-anak mereka tidak mendapatkan nilai bagus ketika ujian dan itu dianggap biasa akan tetapi tahun ini yang kecewa tersebut adalah wali murid yang menganggap anak mereka berprestasi karena ditolak oleh sekolah yang dianggap favorit,” kata Isa.

Memahami koperasi dengan pendidikan dan kesejahteraan perekonomian nasional

Sudah lama koperasi dikenal sebagai solusi atas pemerataan kesejahteraan dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Prinsip pengaturan ekonomi koperasi secara konstitusional dijadikan model tata kelola ekonomi nasional. Pengembangan sosial ekonomi sejati sangat dekat dan lekat dengan masyarakat, terkhusus lapisan menengah ke bawah. Gerakan kolektif ini hidup berlandaskan prinsip-prinsip sukarela, demokrasi, partisipasi ekonomi, otonomi dan independensi, pendidikan, kerja sama antar-koperasi, dan pengembangan komunitas yang berkelanjutan (OCDC, 2007).
Melalui kegiatan intermediasi keuangan, pelatihan dan pemberdayaan serta pengelolaan usaha yang berdiri atas dasar prakarsa masyarakat sendiri koperasi tumbuh berdampingan dengan masalah sosial-ekonomi di tengah masyarakat.
Kondisi yang menekan kehidupan membuat koperasi hadir sebagai pengejawantahan energi kreatif masyarakat. Basis kekuatan kegiatan kelas menengah menjadi dasar penataan ekonomi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan. Secara statistik, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin menurun dari 28,59 juta jiwa pada Maret 2015 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.Lebih lanjut, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berada pada angka 9,82 persen pada Maret 2018. Sejalan dengan itu, perekonomian Indonesia juga tumbuh positif dan stabil. Kondisi ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi dunia perkoperasian karena minimal mencerminkan keberhasilan hakikat keberadaan koperasi dalam kontribusinya terhadap perekonomian. Namun, prinsip utama koperasi untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan berkeadilan dituntut turut bertanggung jawab atas lebarnya gap antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Performa pemerataan di Indonesia sejak September 2017 hingga September 2018 hanya turun sebesar 0,007 poin dari 0,391 menjadi 0,384. Terlebih, provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat memiliki jumlah koperasi yang sangat banyak sekaligus gini rasio di atas rata-rata nasional. Menurut data BPS, pada 2016 secara berurutan jumlah koperasi di masing-masing provinsi tersebut yaitu 1.745 unit, 5.063 unit, 5.967 unit, 26.519 unit, dan 16.289 unit.
Kondisi itu memberi gambaran bahwa di tubuh koperasi sedang membutuhkan perhatian serius untuk mengembalikan marwahnya dalam perekonomian nasional. Revitalisasi sangat segera dibutuhkan agar koperasi tidak semakin terpuruk. Sebab, eksistensi koperasi sedang menghadapi tantangan eksternal berupa perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tetapi, tantangan besar sangat kompleks berada di internal tubuh koperasi. Mulai dari masalah disorientasi nilai-nilai dan tujuan, minim partisipasi anggota dalam pengembangan, rendahnya kualitas perencanaan, penegakan dan pengawasan hingga salah asuh.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pun telah merespons dengan upaya reformasi total koperasi yang meliputi tiga tahapan, yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Pemerintah mengklaim bahwa paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas digeser menjadi kualitas meliputi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan. Keseriusan pemerintah tercermin pada pembubaran sekitar 50.000 koperasi yang dianggap tidak sehat.
Berkembang pesatnya pertumbuhan koperasi memang tidak terlepas dari kemudahan meningkatkan status kelompok masyarakat menjadi koperasi berbadan hukum. Pola umumnya mengumpulkan individu dengan kesamaan permasalahan dan visi tanpa kesiapan pengembangan yang berkesinambungan. Ketidaksiapan secara sumber daya manusia (SDM), modal sosial maupun kemandirian ekonomi membuat koperasi mudah mengalami pergeseran orientasi dan tidak mampu bertahan menghadapi dinamika sosial-ekonomi. Koperasi Mondragon di Spanyol atau Gujarat Cooperative Milk di India (sekarang Anand Milk Union Limited) menggambarkan bahwa gerakan koperasi bukanlah gerakan sporadik yang menciptakan iklim kompetisi antarkoperasi itu sendiri. Model yang diterapkan di Spanyol atau India jauh lebih efisien mengingat di Indonesia koperasi tumbuh subur sehingga potensi mengalami disorientasi lebih besar. Setelah mendirikan koperasi, hasrat untuk membesarkan dan meningkatkan aset lebih mendominasi perencanaan (orientasi bisnis) daripada pengembangan intermediasi sosial, pengembangan usaha anggota atau bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya.